P4HD News – Lampung Selatan – Terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan tidak menetapkan pasangan Hipni dan Melin Haryani Wijaya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, untuk maju pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lampung Selatan pada 9 Desember 2020. Dimna menurut KPUD Lampung Selatan Hipni-Melin dinilai KPU Lampung Selatan tidak memenuhi syarat sebagai calon.

Hal ini tentu mendapat reaksi dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari salah satu praktisi hukum dilampung. Ahmad Handoko,SH pengecara kondang lampung angkat bicara terkait keputusan yang diambil oleh KPUD Lampung Selata dalam rapat pleno yang mendiskualifikasi atau tidak menetapkan pasangan Hipni dan Melin Wijaya sebagai calon bupati dan wakil bupati lampung selatan untuk maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) lampung selatan yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang.

Ahmad Handoko,SH menilai KPUD yang dipimpin oleh Ansurasta Razak dalam rapat pleno yang tidak menetapkan pasangan Himel dengan alasan landasan hukum undang undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota Bab III Persyaratan calon pada pasal 7 ayat 2 poin g itu kurang memahami tafsir hukum secara komprehensip,mereka hanya membaca pasal tapi tidak memahami makna dan maksud bunyi Pasal diatas hal ini sangat fatal, ujarnya.

Dirinya menjelasakan, Bahwa untuk kasus Posisi Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO tersebut diatas maka dapat dilihat beberapa dasar hukum yang relefan dipakai yatu:

1.Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019.

2.Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

3.Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 huruf (F)

“mengatur tetang calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa” Bahwa didalam PKPU aquo tidak menjelaskan menganai diperbolehkan bagi terpidnaa yang telah menjalani hukuman setelah 5 tahun.

Bahwa PKPU adalah peraturan teknis yang dibuat oleh KPU berdasar Pada Undang-undang yang berlaku incasu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat 2 huruf (g).

Bahwa Pasal 7 auay 2 huruf (g) tersebut telah diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor Mahkamah Kostitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan telah dinyatakan Pasal a quo konstitusional bersyarat sehingga bunyi Pasal 7 ayat 2 hufur (g)

“ tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana ”.

Bahwa PKPU sebagai aturan TEKNIS tidak boleh bertentangan dnegan Undang-undang yang mengaturnya karena sumber hukum yang tertinggi adalah Undang-undang dan kedudukan PKPU adalah jauh dibawah Undang-undang maka dalam hal ini KPU harus patuh dan tunduk pada dasar hukum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi incasu Undang-Undang a quo.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Menyatakan :

Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi:Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapdan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Bahwa dikarenakan Putusan Yang telah berkekuatan Hukum tetap yang dijatuhkan kepada Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO adalah Pasal 263 ayat 2 yang ancaman hukumanya adalah 6 tahun maka apabila ingin menjadi calon wakil bupati maka yang bersangkutan harus tunduk dan patuh pada ketentuan Mahkamah Konstitusi a quo.

Bahwa sebagaimana Putusa MK aquo yatitu “telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapdan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana” maka dihubungkan dnegan amar putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap incasu Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 122/Pid/2014/PT.Tjk yang amar putusannya adalah :

1.Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ber-salah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;-

2.Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut”;

3.Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-

4.Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 18 (delapan belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;-

5.Memerintahkan agar barang bukti berupa: 5…………………dst.

Maka sebagaimana petitum poin 3 dan poin 4 khususnya petitum Poin 4 dimana majelis hakim memerintahkan Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 18 (delapan belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka dengan artian putusan berkekuatan hukum tetap tersebut tidak ada perintah atau yang memerintahkan bahwa terhadap Terpidana (Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO) tidak perlu menjalani hukuman Pidana Penjara, sehingga bila mengacu pada syarat sebagaimana ketentuan Undang-udang incasu Putsuan MK yaitu “telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum” maka yang dimaksud 5 (lima) tahun sebagaimana undang-undang adalah 5 tahun setelah terpidana menjalai pidana penjara berdasar putusan pengadilan, artinya berlaku terhadap terpidana yang dihukum pidana penjara badan (dilembaga pemeasyarkatan) namun apabila terpidana tidak diperintahkan dihukum pidana penjara badan secara mutatis mutandis maka jangka waktu 5 tahun adalah setelah Putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan dokumen yang kami terima putusan aquo adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Februari 2015 dan Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO mendaftar sebagai Calon wakil Bupati pada September 2020 maka telah lewat waktu 5 tahun setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga oleh karnanya secara hukum telah memenuhi syarat sebagaimanama ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 i.c PKPU Nomor 1 Tahun 2020. (tim)

Komentar Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *