Menu
Selamat Datang di Media Online Kami Perhimpunan Pengacara dan Paralegal Pendamping Hukum Desa

Ketua Umum LBH-KIS minta Pemerintah Agar Tidak Terburu-buru melakukan Vaksinasi Covid-19 pada di tengah ketidak pastian efektivitas dan keamanan vaksin tersebut

Oct
25
2020

P4HD News Com -Provisi lampung-Ilustrasi vaksin Covid-19, Lembaga Bantuan hukum kesehatan Indonesia sejahtera ( LBH-KIS),Febrian Welly Atmaja,SH.MH . Mengatakan”Perkerjaan rumah pemerintah saat ini beberapa Tim lembaga Bantuan hukum kesehatan Indonesia sejahtera ( LBH-KIS), Menolak dengan terburu-buru melakukan Vaksinasi Covid-19 pada ditengah ketidak pastian efektivitas dan keamanan vaksin tersebut.

“Persoalannya kami dari Tim lembaga Bantuan hukum kesehatan Indonesia sejahtera (LBH-KIS),Menolak Vaksin meskipun belum dikatakan tinggi,bisa saja jadi tinggi,maka perlu dilakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi ke masyarakat”Jelasnya Saat di temui di ruang kerja oleh media online P4HD News com .Minggu,25/10/2020

“Menurut ketua umum lembaga Bantuan hukum kesehatan Indonesia sejahtera LBH-KIS, Vaksin tersebut kini masih dalam tahap akhir uji klinis fase 3,Artinya belum ada jaminan vaksin itu akan lolos uji klinis fase 3,dan aman bagi masyarakat.

“Nah, untuk itu kami menghimbau jangan buru-buru kerena sampai saat detik ini memang belum ada yang terbukti efektivitasnya,

Oleh karena itu Febrian Welly Atmaja,SH.MH. itu menilai, apa yang dilakukan pemerintah saat ini seperti terkesan ngoyo dan terburu-buru”Tambahnya.


Dokumentasi LBH-KIS Bersama Komisi V DPRD Provinsi Lampung

 

“Lembaga Bantuan hukum kesehatan Indonesia sejahtera (LBH-KIS), Kita berharap semua oke, ketersediaan barang sudah ada komitmen dari produsen vaksin tinggal menunggu aspek keamanan.

“Artinya kita sangat diwatirkan apabila vaksin Covid-19 ini,bisa menyerang sel makropak atau sel darah putih, sehingga bisa membuat kerusakan besar dalam jangka panjang, salah satu virus yang menerangkan sel makropak,adalah HIP yang merusak kekebalan imun tubuh manusia,dan apa bila menimbulkan epek yang gak kita ingin kan.misalnya terjadi kematian,siap yang mau bertanggung jawab.apa dari pihak pemerintah, Negara,tempat mengimpor vaksin,atau Bio parma itu sendiri.Jelasnya ketua umum lembaga Bantuan hukum kesehatan Indonesia sejahtera (LBH-KIS)

“Di sisi lain kami dari lembaga Bantuan hukum kesehatan Indonesia sejahtera (LBH-KIS),Saat ini mitra pemerintah dan para profesi kesehatan, mengharapkan “Agar pemerintah Mengutamakan Asas kehati-hatian dalam mengimpor Vaksin, menurut kami”Tambahnya.

Ketua umum lembaga Bantuan hukum kesehatan Indonesia sejahtera ( LBH-KIS), Menegaskan,vaksinasi Covid-19 bukan senjata ampuh untuk menyelesaikan pandemi virus Corona di Indonesia, kerena itu, orang yang telah di suntik vaksin harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak,dan mencuci tangan.

“Kita harus pahami vaksinasi bukan lini pertama dalam penanggulangan penyakit pendemi Covid-19,
Tapi vaksin ditujukan untuk memberikan kekebalan agar saat terpapar virus tidak jadi sakit.jadi mencegah Menjadi sakit akibat terpapar virus.

Dasar persetujuan penggunaan vaksinasi Covid-19 ini dikeluarkan BPOM kerena alsan kederutan atau (Emergency use authorization), Seperti yang tertuang dalam peraturan presiden (Perpres),Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka penaggulangan pendemi Corona -19,harus menjamin keamanan dan efektivitas”Tutupnya,Febrian Welly Atmaja,SH.MH.

Komentar Facebook

artikel lainnya Ketua Umum LBH-KIS minta Pemerintah Agar Tidak Terburu-buru melakukan Vaksinasi Covid-19 pada di tengah ketidak pastian efektivitas dan keamanan vaksin tersebut

Thursday 13 August 2020 | Berita Nasional, berita terbaru, Bursa Publik

P4HDNews – BANDAR LAMPUNG – Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Lampung, melaksanakan pengambilan sumpah/janji advokat dari Organisasi…

Sunday 19 July 2020 | Berita Nasional, berita terbaru

P4HDNews.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya akhir pekan lalu melakukan kunjungan kerja…

Surat bernomor 014/PRES-KAMI/B/IX/2020 yang ditandatangani tiga Presidium KAMI Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab, dan Din Syamsuddin menyampaikan…

Tuesday 21 July 2020 | Berita Nasional

P4HDNews.com – Jakarta – Ratusan ribu buruh berencana menggelar demo besar-besaran menolak Omnibus Law RUU Cipta…

Jl.Perintis Kemerdekaan No.87 Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung
081274304471
081274304471
p4hdnews@gmail.com